Kecewa Atas Keputusan Pemerintah, SPP RU III: Rebut Kembali Block Coridor

78
Serikat Pekerja Pertamina RU lll Plaju saat membacakan pernyataan sikapnya terkait diperpanjangnya kontrak pengelolaan Blok Koridor kepada pihak kontraktor. (foto-ferdinand/koransn)

Palembang, Cinde Pedia – Serikat Pekerja Pertamina RU III yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) kecewa atas keputusan Pemerintah yang memperpanjang kontrak pengelolaan blok Corridor kepada kontraktor eksisting yaitu Conoco Phillips untuk 20 tahun kedepan mulai tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum SPP RU III, M Yunus didampinggi Koordinator I Bidang Organisasi SPP RU III, Yudi Prasetiyo, kemarin.

Keputusan tersebut dikatakannya, telah melanggar Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 setelah Permen ESDM nomor 23 tahun 2018 dibatalkan oleh hasil gugatan FSPPB ke Mahkamah Agung pada November 2018 lalu.

“Semua kebijakan Kementrian ESDM harusnya berpedoman pada Permen ESDM nomor 30 tahun 2016 dan Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 yang memberikan hak istimewa kepada Pertamina untuk menjadi operator blok migas yang akan berakhir kontrak kerjasamanya,”tegasnya.

Selain itu dikatakannya, pemerintah juga harus mempertimbangkan alasan-alasan kenapa harus menunjuk Pertamina 100 persen dalam pengelolaan blok migas antara lain memperbesar konstribusi National Oil Company (NOC) dalam produksi migas nasional sehingga meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi.

“Pertamina adalah BUMN, yang berarti 100 persen keuntungan akan masuk ke Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Pertamina sudah terbukti dan berpengalaman mengelola blok di onshore maupun offshore hasil alih kelola sebelumnya, bahkan mampu meningkatkan produksi migas di blok-blok tersebut,” jelasnya.

Dikatakannya, keputusan tersebut juga akan menyandera Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan karena ketergantungan supply gas dari Blok Corridor. Dimana supply gas tersebut amat vital dalam operasional Blok Rokan dan Kilang RU II Dumai.

Saat ini ditegaskannya, Blok Corridor menyumbang sekitar 17 persen dari total produksi gas di Indonesia termasuk di Sumsel, hingga April 2019 produksi gas Lapangan Grisik, Blok Corridor mencapai 1.028 mmscfd (1 BCF per hari), sedangkan lifting gas sebesar 834 mmscfd.

“Para pejabat pengambil keputusan tidak paham amanat pasal 33 UUD 1945. Menteri ESDM mengabaikan kedaulatan energi dan hanya mengedepankan aspek bisnisnya saja dalam pengelolaan blok migas,” katanya.

SPP RU III dikatakannya, menyayangkan Kepala SKK Migas sebagai mantan Dirut Pertamina yang seharusnya paham bisnis migas dan kondisi internal Pertamina namun tidak berpihak kepada Pertamina. SPP RU III FSPPB juga kecewa dengan kinerja Direksi dan Komisaris Pertamina yang tidak berusaha keras memperjuangkan pengambilalihan blok Corridor 100 persen Pertamina.

Dikatakannya, keberadaan Direksi Pertamina yang bukan berasal dari internal Pertamina terbukti tidak memberikan dampak penguatan terhadap bisnis Pertamina bahkan cenderung lembek menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada pertamina dan kedaulatan energi.

“Atas kekecewaan tersebut, maka kami mendesak pemerintah wajib mempertahankan proses bisnis LNG pada Pertamina yang keuntungannya 100 persen untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyerukan agar pemerintah untuk menghentikan segala upaya pengalihan bisnis LNG yang dilakukan melalui holding migas ke PGN karena menyebabkan potensi kerugian negara karena kepemilikan saham publik (pengusaha swasta/lokaI/asing) di PGN sebesar 43,04 persen.

Pihaknya, juga mendesak Menteri ESDM untuk memastikan Pertamina dapat menyusun program kerja rencana Bisnis LNG yang mendukung Security of Supply Nasional, baik jangka pendek ataupun jangka panjang karena proses bisnis LNG yang bersifat jangka panjang untuk tetap menjaga kedaulatan energi nasional. (KoranSN/int)

BAGIKAN