SP3N SBS Tolak Holding dan Sub Holding Pertamina

59

Cindepedia – Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran dan Niaga Sumbangsel (SP3N SBS) menolak keras adanya pembentukan Pertamina Holding dan Sub Holding, yang dinilai akan mengangu kedaulatan energi.

Bila Pemerintah tetap melakukan holding dan Sub holding, maka seluruh serikat pekerja akan menempuh jalur hukum dan akan melakukan mogok nasional.

“Kita akan melakukan mogok Nasional bila tuntutan kami tidak di indahkan.
Karena sejauh ini pertamina sudah berintegrasi dari hulu ke hilir dan ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak,” tegas Presiden SP3N SBS, Yohan Efendi, Rabu (24/06).

Ditambahkanya, Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga Sumbagsel (SP3N SBS) sebagai salah satu konstituen FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) juga mencatat ada 7 hal terkait pembentukan Pertamina Holding dan Sub Holding.

Langkah bisnis yang di-launching oleh Menteri BUMN pada tanggal 12 Juni 2020 yang kemudian Subholding/Anak Perusahaan ditargetkan akan di-lPO-kan paling lama dalam dua tahun kedepan, SP3N SBS menilai ada yang perlu dibahas lagi.

Yohan mengatakan pertama, pembentukan Holding dan Sub Holding dalam struktur organisasi PT Pertamina (Persero) adalah sarat dengan kepentingan bisnis para penguasa sekaligus pengusaha dan telah mengabaikan amanah konstitusi, perundangan undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat atas penguasaan energi.

Baca Juga  Berikan Layanan Antar BBM dan LPG ke Rumah, Hubungi Contact Center 135

Pembentukan Holding dan Sub Holding merupakan langkah awal privatisasi PT Pertamina (Persero) melalui anak anak usaha sebagaimana instruksi Menten’ BUMN adalah bertentangan dengan semangat konstitusi (UUD 1945) dimana negara memiliki kekuasaan atas cabana cabang produksi yang panting dan menguasai hajat hidup crane banyak serta dipergunakan sebesar besamya untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu pembentukan Sub Holding yang kemudian berlanjut IPO jelas bertentangan dengan 00 No.22 Tahun 2001 tentang Migas pasal 4 ayat (1) dan (2), 00 No.19 Tahun 2003 pasal 77 dan 00 No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan pasal 126.

Dikatanya Pembentukan Sub Holding justru merusak tatanan bisnis Migas nasional yang sebelumnya PT Pertamina (Persero) selaku BUMN memiliki kendali untuk menyeimbangkan usaha di sektor hulu dan hilir sehingga outputnya adalah harga BBM relatif terjangkau dan tersedia sampai didaerah pelosok nusantara maka dengan model organisasi Sub Holding akan mendorong masing masing entitas bisnis mengejar KPI, fokus mencari keuntungan, memenuhi deviden dan pajak serta mengabaikan prinsip saling support dalam satu entitas bisnis yang terintegrasi.

Kebijakan model organisasi Sub Holding juga akan mengabaikan peran negara dalam mengkontrol kebutuhan energi masyarakat, karena kendali ada pada swasta/publik selaku pemegang saham dan berlaku hukum pasar, hal ini berdampak harga jual BBM dan elpiji semakin tidak terkendali dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Sehingga akan berdampak kepada hajat hidup orang banyak.

Baca Juga  Pertamina Kembali Salurkan 1.000 Paket Sembako, 1 Ton Beras dan APD

Dengan pembentukan anak anak usaha berarti telah terjadi pemisahan unit bisnis perusahaan (unbundling) adalah pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 7 ayat (8) dimana FSPPB selaku wakil pekerja tidak dilibatkan;

Dan dengan terbentuknya anak anak usaha maka status hubungan kerja pekerja Persero menjadi tidak jelas dan menimbulkan spekulasi terjadi peralihan status secara paksa atau PHK kepada Pekerja.

Menyikapi permasalahan tersebut, maka SP3N Sumbagsel FSPPB menyampaikan sikap, menolak pembentukan Holding dan Sub Holding PT Pertamina (Persero) dan meminta kepada Menteri BUMN membatalkan keputusannya dan mengembalikan peran PT Pertamina (Persero) sebagai kuasa negara dalam pengelolaan Migas nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Apabila tidak mengindahkan aspirasi kami sebagai pekerja PT Pertamina (Persero) maka kami akan menempuh upaya hukum maupun melakukan aksi industrialisasi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

“Kepada seluruh konstituen FSPPB di seluruh sentra operasi/produksi PERTAMINA agar senantiasa meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan dalam menyikapi perkembangan keputusan Pemerintah terhadap hal yang diperjuangkan. Jangan mengambil tindakan apapun sampai ada perintah organisasi Iebih lanjut,”ujar dia. (Rid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.